Viral! Ribka Tjiptaning Orang Pertama Yang Tolak Vaksin Corona

Liputan QQ – Politikus dari Fraksi PDIP Ribka Tjibtaning menolak program vaksinasi corona yang dimulai kemarin (13/01/21). penolakan ikut vaksin corona menjadi kontroversial. Dia menyatakan bahwa iya orang pertama yang menolak Vaksin. Apalagi, anggota Komisi Kesehatan DPR itu memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin corona. Dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin di Jakarta

Alasan Ribka menolaknya,  Usia Ribka saat ini sudah 61 tahun. Vaksin corona Sinovac memang belum diujicobakan untuk warga dengan usia 60 tahun ke atas. Vaksin corona bikinan Sinovac baru diujicobakan untuk warga dengan usia 18 tahun -59 tahun.

“Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek,” kata Ribka

Ini Komentar PDIP Soal Ribka yang Tolak Vaksin COVID-19

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac. Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin. Karena menurutnya Orang Bio Farma juga masih belum uji klinis ketiga dan lain-lain.

Ribka lalu membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin. “Ini pengalaman saya Saudara Menteri (Budi Gunadi Sadikin), vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi.” “Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak.” tegasnya. “Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini.” “Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, enggak boleh maksa gitu,” ucapnya.

Dia secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, maka dirinya mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat. Ia menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan.

Ribka pun menyinggung kebijakan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19. Dia mempertanyakan vaksin mana yang akan digratiskan bagi warga. Sebab, akan ada sejumlah vaksin yang beredar di Indonesia dengan rentang harga dari Rp 116 ribu hingga Rp 2 juta. Ia mencurigai vaksin yang murah akan diberikan kepada masyarakat yang miskin. Ribka mencontohkan perbedaan harga tes swab yang hasilnya keluar lebih cepat jika masyarakat merogoh kocek lebih banyak.








Leave a Reply

Your email address will not be published.


*